www.AlvinAdam.com

Berita 24 Nusa Tenggara Timur

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Jokowi Diminta Turun Tangan Selidiki Penembakan Warga NTT

Posted by On 03.07

Jokowi Diminta Turun Tangan Selidiki Penembakan Warga NTT

Jokowi Diminta Turun Tangan Selidiki Penembakan Warga NTT Reporter:

Rezki Alvionitasari

Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

Rabu, 2 Mei 2018 15:58 WIB
Konferensi pers kasus penembakan warga sipil di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, NTT, yang membela lahannya. (Dari kiri) Kuasa hukum warga Patiala Bawa Rm. Paulus Dwiyaminarta, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Timur Umbu Wulung, kuasa hukum Petrus Paila Lolu, dan Kepala Desa Patiala Bawa Luter Laku Nija, di kantor Walhi, 2 Mei 2018. Tempo/Rezki Alvionitas   ari.

Konferensi pers kasus penembakan warga sipil di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, NTT, yang membela lahannya. (Dari kiri) Kuasa hukum warga Patiala Bawa Rm. Paulus Dwiyaminarta, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Timur Umbu Wulung, kuasa hukum Petrus Paila Lolu, dan Kepala Desa Patiala Bawa Luter Laku Nija, di kantor Walhi, 2 Mei 2018. Tempo/Rezki Alvionitasari.

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi turun tangan dalam insiden penembakan Poroduka, warga Nusa Tenggara Timur, Rabu, 25 April 2018. Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional Walhi Khalisah Khalid mengatakan Jokowi perlu turun tangan untuk mengetahui keterlibatan kepolisian dalam penembakan tersebut.

"Organisasi ini mendesak Presiden Joko Widodo untuk memanggil Jenderal Tito Karnavian terkait keterlibatan kepolisian dalam pengamanan investasi dan penggunaan kekerasan dalam konflik agraria," kata Khalisah di kantor Walhi, Jakarta, Rabu, 2 Mei 2018.

Sejumlah organisasi tergabung dalam koalisi. Beberapa di antaranya Wahana Lingkungan Hidup, Konsorsium Pembaruan Agraria, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Kontras, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air, Human Rights Watch, Elsam, serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Baca: Pengukuran Lahan Ricuh, Warga NTT Tewas Kena Tembakan Polisi

Selain itu, Khalisah menuntut Jokowi segera membentuk tim independen untuk menyelidiki dan mengungkap kasus penembakan di Pantai Marosi secara terbuka. Tujuannya agar penembakan oleh polisi tidak terulang. "Kami meminta kapolri segera mencopot Kapolres Sumba Barat karena tidak serius mengungkap kasus ini," ujarnya.

Poroduka, 40 tahun, diduga tewas karena ditembak polisi saat mempertahankan lahan di pesisir Marosi, Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Poroduka diduga tewas ditembak saat proses pengukuran lahan sekitar 200 hektare oleh Badan Pertanahan Nasional Sumba Barat dengan PT Sutera Morosi di wilayah pesisir tersebut.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Timur Umbu Wulung mengatakan kawasan di pesisir Marosi akan dijadikan lokasi pariwisata. Bahkan kawasan itu menjadi prioritas pembangunan nasional untuk pengembangan usaha di sektor pariwisata dengan target menyumbang produk domestik bruto 5,5 persen dan devisa Rp 233 triliun. Namun rencana itu mendapat penolakan.

Saat pengukuran lahan tersebut, perusahaan dan BPN meminta pengawalan polisi. Ketika itu, terlihat puluhan personel polisi berseragam lengkap dengan senjata menjaga proses pengukuran itu. Bentrok pun terjadi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal mengatakan kepolisian masih menyelidiki kasus penembakan Poroduka. "Polda NTT sedang mendalami, sedang diproses," kata Iqbal saat ditemui di Hotel Le Meridien, Rabu. Koalisi pun meminta Jokowi segera memanggil kepolisian atas kasus ini.

M. JULNIS FIRMANSYAH

Terkait
  • Golkar Ingin Airlangga Hartarto Jadi Cawapres Jokowi

    Golkar Ingin Airlangga Hartarto Jadi Cawapres Jokowi

    2 jam lalu
  • Kembali Kerja Sama dengan Indonesia, Bos JP Morgan Temui Jokowi

    Kembali Kerja Sama dengan Indonesia, Bos JP Morgan Temui Jokowi

    3 jam lalu
  • Jokowi Singgung Pertamina yang tak Eksplorasi Migas sejak 1970an

    Jokowi Singgung Pertamina yang tak Eksplorasi Migas sejak 1970an

    4 jam lalu
  • Jokowi: Pengusaha Migas Sering Buat Politikus Gemetar

    Jokowi: Pengusaha Migas Sering Buat Politikus Gemetar

    4 jam lalu
  • Rekomendasi
  • Diancam Dibunuh, Sultan HB X: Wong Saya Bekas Demonstran

    Diancam Dibunuh, Sultan HB X: Wong Saya Bekas Demonstran

    1 jam lalu
  • Said Aqil Akan Dukung Muhaimin Iskandar dengan Satu Syarat

    Said Aqil Akan Dukung Muhaimin Iskandar dengan Satu Syarat

    3 jam lalu
  • Hari Pendidikan, Pemerintah Didesak Ubah Aturan Usia Perkawinan

    Hari Pendidikan, Pemerintah Didesak Ubah Aturan Usia Perkawinan

    5 jam lalu
  • Aksi May Day Ricuh, Pelemparan Molotov Picu Kemarahan Warga

    Aksi May Day Ricuh, Pelemparan Molotov Picu Kemarahan Warga

    6 jam lalu
  • Foto
  • Hardiknas 2018, Musisi Dukung Gerakan Semua Murid Semua Guru

    Hardiknas 2018, Musisi Dukung Gerakan Semua Murid Semua Guru

    2 jam lalu
  • Sandiaga Uno Pimpin Upacara Hari Pendidikan Nasional 2018

    Sandiaga U no Pimpin Upacara Hari Pendidikan Nasional 2018

    7 jam lalu
  • May Day 2018, Khofifah dan Ribuan Buruh Ziarah ke Makam Marsinah

    May Day 2018, Khofifah dan Ribuan Buruh Ziarah ke Makam Marsinah

    18 jam lalu
  • May Day, KSPI Dukung Prabowo Jadi Capres 2019

    May Day, KSPI Dukung Prabowo Jadi Capres 2019

    22 jam lalu
  • Video
  • Pailit, Pabrik Sepatu Ini akan PHK 600 Buruh

    Pailit, Pabrik Sepatu Ini akan PHK 600 Buruh

    1 jam lalu
  • May Day, Aksi Blokir Jalan Massa Bersitegang dengan Polisi

    May Day, Aksi Blokir Jalan Massa Bersitegang dengan Polisi

    3 jam lalu
  • Aksi May Day Ricuh, Pelemparan Molotov Picu Kemarahan Warga

    Aksi May Day Ricuh, Pelemparan Molotov Picu Kemarahan Warga

    8 jam lalu
  • Distribusi Soal USBN SD 2018 di Bandung

    Distribusi Soal USBN SD 2018 di Bandung

    8 jam lalu
  • terpopuler
  • 1

    Said Aqil Akan Dukung Muhaimin Iskandar dengan Satu Syarat

  • 2

    Sultan Hamengku Buwono X Diancam, Sekber Keistimewaan Yogya Marah

  • 3

    Tolak Proyek Bandara NYIA Kulon Progo, Massa Bakar Pos Polisi

  • 4

    Terima Wapres Iran, Jokowi Banggakan Jumlah Menteri Perempuan

  • 5

    Jokowi dan Imam Besar Al Azhar Santap Siang di Kebun Raya Bogor

  • Fokus
  • Lemahnya Upaya Kurangi Deforestasi Bakal Persulit Ekspor Sawit

    Lemahnya Upaya Kurangi Deforestasi Bakal Persulit Ekspor Sawit

  • Alasan Pemohon Ajukan Uji Materi Masa Jabatan Wapres ke MK

    Alasan Pemohon Ajukan Uji Materi Masa Jabatan Wapres ke MK

  • Terpilihnya Rekan Bisnis Sandiaga dan Saham DKI di Perusahaan Bir

    Terpilihnya Rekan Bisnis Sandiaga dan Saham DKI di Perusahaan Bir

  • < li> Prabowo Menilai Jokowi Keliru Teken Aturan Tenaga Kerja Asing

    Prabowo Menilai Jokowi Keliru Teken Aturan Tenaga Kerja Asing

    Terkini
  • Jokowi Diminta Turun Tangan Selidiki Penembakan Warga NTT

    Jokowi Diminta Turun Tangan Selidiki Penembakan Warga NTT

    1 jam lalu
  • Polda NTT Sedang Menyelidiki Penembakan Poro Duka

    Polda NTT Sedang Menyelidiki Penembakan Poro Duka

    1 jam lalu
  • Diancam Dibunuh, Sultan HB X: Wong Saya Bekas Demonstran

    Diancam Dibunuh, Sultan HB X: Wong Saya Bekas Demonstran

    1 jam lalu
  • Dubes Inggris Apresiasi Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

    Dubes Inggris Apresiasi Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

    1 jam lalu
  • Golkar Ingin Airlangga Hartarto Jadi Cawapres Jokowi

    Golkar Ingin Airlangga Hartarto Jadi Cawapres Jokowi

    2 jam lalu
  • Diduga Curi Start Kampanye, Grace Natalie PSI: Itu Polling

    Diduga Curi Start Kampanye, Grace Natalie PSI: Itu Polling

    2 jam lalu
  • KPK dan PPATK Diminta Telusuri Rekam Jejak Calon Hakim MK

    KPK dan PPATK Diminta Telusuri Rekam Jejak Calon Hakim MK

    2 jam lalu
  • Alasan KSPI Usung Rizal Ramli Cawapres Prabowo Bukan Sri Mulyani

    Alasan KSPI Usung Rizal Ramli Cawapres Prabowo Bukan Sri Mulyani

    2 jam lalu
  • Hardiknas 2018, Menristekdikti Luncurkan Jaringan Riset Nasional

    Hardiknas 2018, Menristekdikti Luncurkan Jaringan Riset Nasional

    2 jam lalu
  • Selengkapnya Grafis

    Fuad Amin Imron dan 3 Bupati yang Dicabut Hak Poltiknya

    Fuad Amin Imron dan beberapa bupati di bawah ini menerima hukuman pencabutan hak politik, artinya mereka kehilangan hak memilih dan atau dipilih.

    Sumber: Google News | Berita 24 NTT

    Next
    « Prev Post
    Previous
    Next Post »