www.AlvinAdam.com

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Kenapa NTT Terus Saja "Panen" Jenazah TKI dari Malaysia?

Posted by On 08.39

Kenapa NTT Terus Saja "Panen" Jenazah TKI dari Malaysia?

Ribuan warga Kota Kupang, NTT, menggelar unjuk rasa sambil membawa peti jenazah, Rabu (28/3/2018).KOMPAS.com/Sigiranus Marutho Bere Ribuan warga Kota Kupang, NTT, menggelar unjuk rasa sambil membawa peti jenazah, Rabu (28/3/2018).

KUPANG, KOMPAS.com - Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Timur ( NTT), yang meninggal di Malaysia, mengalami peningkatan dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir ini.

Berdasarkan data dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Kupang, jumlah TKI yang meninggal pada tahun 2013 sebanyak 31 orang, tahun 2014 menurun menjadi 21 orang , tahun 2015 sebanyak 28 orang, tahun 2016 naik menjadi 49 orang dan tahun 2017 meningkat pesat menjadi 62 orang.

TKI yang paling banyak meninggal di Malaysia, sebagian besar berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan tidak memiliki dokumen atau TKI ilegal yang menjadi korban perdagangan orang.

Baca juga : Massa Bawa Peti Mati Tuntut Moratorium TKI ke Malaysia

Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Hermono mengatakan, dalam rentang waktu tiga bulan, Januari-Maret 2018, 18 TKI asal NTT, meninggal di Malaysia.

Menurut Hermono, dari data statistik yang dimiliki pihaknya, jumlah TKI asal NTT yang meninggal dari tahun ke tahun terus meningkat.

"Tahun 2018, sampai dengan saat ini sudah ada 18 orang TKI asal NTT yang meninggal. Semuanya undocumented atau ilegal," ungkap Hermono kepada sejumlah wartawan di Kupang, belum lama ini.

Hermono menjelaskan, tahun 2016, sebanyak 46 ora ng meninggal, hanya empat orang yang legal. Sedangkan tahun 2017, ada 62 TKI asal NTT yang meninggal dan hanya satu orang yang legal.

Baca juga : Tubuh Penuh Jahitan, Jenazah TKI Milka Boimau Diotopsi

"Menurut data yang ada pada kami, ada sekitar 2,7 juta sampai dengan 3 juta TKI yang bekerja di Malaysia. Lebih dari 50 persen TKI ini tidak memiliki dokumen resmi atau undocumented. 92 persen permasalahan TKI di Malaysia berhubungan dengan TKI ilegal ini," jelasnya.

Dengan data ini, lanjut Hermono, memperlihatkan ada sesuatu yang mesti dibenahi bersama-sama.

"Karena itu, ke depannya harus ada komitmen bersama untuk mengatasi masalah ini," ujarnya.

Hukuman Adat

Sementara itu Anggota DPRD NTT Jefry Unbanunaek meminta, pemerintah daerah di NTT segera menerapkan hukuman adat di wilayah itu untuk mencegah warga yang nekat bekerja ke luar negeri secara ilegal.

Hal itu menurut Jefry, karena selama ini peratur an pemerintah pusat hingga daerah soal perekrutan para TKI khususnya di Kabupaten TTS tidak optimal dan terus dilanggar.

Akibatnya kata dia, banyak warga TTS yang menjadi TKI ilegal. Bagi Jefry, hukum adat bagi orang Timor khususnya TTS, ketika diterapkan maka akan dipatuhi dan lebih ditaati oleh warga, karena bentuk sanksinya yang berat.

Baca juga : Polisi Gerebek Tempat Penampungan TKI Ilegal di Bekasi

"Salah satu contohnya kami di Timor, biasa kalau orang tua sudah memasang Banu atau Bunuk (dedaunan yang sudah diritualkan secara adat atau sumpah adat) di pohon pinang, jeruk atau mangga, maka tidak akan ada seorang pun warga yang berani memetik buahnya, meski sudah masak, maupun yang jatuh di tanah karena warga takut kena tulah atau bila kedapatan akan dikenakan sanksi berat," kata Jefry.

Penerapan hukum adat itu lanjut Jefry, harus ada kesepakatan antara pemerintah daerah TTS dan lembaga adat di setiap desa sehingga bisa dijalankan sanksi adat bagi warga yang bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal.

Studi Banding

Pemerintah sebut Jefry, juga harus segera membangun balai latihan kerja bagi warga TTS yang mau bekerja ke luar negeri, sehingga mereka bisa terampil dan berkualitas serta bisa bekerja dengan mandiri.

Dan hasil dari balai latihan kerja itu, para calon tenaga kerja akan memeroleh sertifikat.

"Kalau tidak kita terapkan hukum adat, nanti kita NTT, akan terus panen jenazah TKI dari Malaysia,"ucap Jefry kepada Kompas.com, Sabtu (31/3/2018).

Dihubungi secara terpisah Peneliti dari Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) Elcid Li mengatakan, pemerintah harus melakukan studi banding dengan Timor Leste.

Timor Leste kata dia, adalah tetangga terdekat Indonesia, tapi warganya tidak menjadi korban perdagangan orang.

Baca juga : Dalam Tiga Bulan, 18 TKI Asal NTT Meninggal di Malaysia

Elcid menilai, ada kesalahan da lam mengelola negara di tingkat yang paling mendasar, yakni dalam melindungi warga negara.

Menurut Elcid, Timor Leste adalah negara baru, tapi mampu membuat sistem yang benar dalam melindungi warga negaranya terhadap kasus perdagangan orang.

"Apakah di Timor Leste mengalami hal yang sama seperti kita. Karena itu kita minta Presiden Jokowi untuk studi banding ke Timor Leste, guna melihat bagaimana caranya mengurus warganya, agar tidak menjadi korban perdagangan orang,"tegas Elcid yang sudah empat tahun meneliti tentang perdagangan orang.

Elcid menyebut, Presiden Jokowi dan stafnya seperti Kapolri dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tidak mampu mendeteksi secara dini, jaringan perdagangan orang, yang menurutnya setara dengan jaringan teroris dan perdagangan narkoba.

"Kenapa tidak bisa temukan cara yang benar untuk mengatasi ini. Dengan maraknya kasus perdagangan orang, kenapa presiden tidak pernah mengeluarkan pernyataan darurat perdaga ngan orang,"imbuhnya.

Elcid pun berharap, ada jalan keluar dari pemerintah untuk menghilangkan perdagangan orang, khususnya di NTT.

Koordintor Pengembangan Inisiatif Advokasi Rakyat (PIAR) NTT, Paul Sinlaeloe mengatakan, NTT merupakan 'surganya' bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang karena di wilayah itu marak terjadi kasus perdagangan orang.

Menurut Paul, sejak Januari 2017 hingga saat ini, PIAR NTT telah mengadvokasi tujuh kasus tindak pidana perdagangan orang dengan korban sebanyak 189 orang. Dengan rincian perempuan sebanyak 122 orang dan laki-laki sebanyak 67 orang.

"Dari total 189 orang yang menjadi korban, 23 diantaranya adalah berusia anak. Data korban perdagangan orang di NTT bisa lebih bombastis lagi, karena beberapa kasus ini hanya mampu ditangani oleh PIAR NTT,"ungkapnya.

Menurut Paul, merajalelanya perdagangan orang di NTT karena pemerintah provinsi hingga desa, beserta jaringan terkait seperti BNP2TKI, BP3TKI, APJATI dan gugus tugas trafficking, tidak mampu melakukan pencegahan, dengan membiarkan tetap berjalan sistem pengelolaan ketenagakerjaan mulai dari rekrutmen tenaga kerja, pra penempatan, penempatan, hingga purna penempatan.

Bentuk Tim

Secara terpisah, Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan, pihaknya akan membentuk tim untuk mendata tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang bekerja di Malaysia.

Menurut Lebu Raya, pemerintah provinsi dan kabupaten di NTT tidak mengetahui waktu keberangkatan para TKI ilegal ini.

Ia juga mengaku tidak memahami mereka kerja apa di sana. Lalu tiba-tiba disiksa dan meninggal

"Kami menerima peti mayat terus. Terus terang, saya merasa tidak nyaman melihat rakyat dan anak-anak meninggal dengan cara itu. Sangat menyakitkan," kata Lebu Raya.

Pemerintah Provinsi NTT, lanjut Lebu Raya, telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) TKI NTT.

Namun, jumlah TKI Ilegal yang ke luar negeri, khususnya ke Malaysia, tetap tinggi.

Lebih lanjut, Lebu Raya mengungkapkan keinginan untuk membentuk dan mengirim tim pendataan TKI ilegal sudah bulat. Karena itu, ia memohon kiranya BNP2TKI dan Konjen untuk memfasilitasi kegiatan ini nantinya.

"Kita ingin mendata para TKI ilegal, namanya siapa dan asalnya dari mana. Setelah kita data, kita tahu seberapa yang bisa diurus supaya legal dan berapa yang bisa dibawa pulang. Saya akan mengumpulkan para bupati dan wali kota untuk mengambil langkah-langkah dalam memulangkan atau mengurus TKI ilegal yang sudah terdata itu," kata Lebu Raya.

Gubernur dua periode itu juga mengharapkan agar sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dapat ditingkatkan.

Frans juga mengharapkan agar Balai Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan (BP3)TKI NTT dapat membangun koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah dan menyosialisasika n persoalan ini secara terus-menerus sampai pada tingkat desa.

"Kita harus bicara ramai-ramai atau bersama terhadap masalah ini. Para tokoh agama dapat juga menggunakan mimbar untuk mengingatkan hal ini. Saya sudah meminta dengan tegas agar perusahaan yang merekrut TKI ilegal ditutup dan diberi sanksi hukum yang tegas. Hukum seberat-seberatnya," ujar politisi PDI-P itu.

Kompas TV Penggeledahan dilakukan setelah petugas melakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka, yang bertugas sebagai sponsor dan penampung.



Berita Terkait

Kangen Keluarga di Malaysia, TKI Deportan di Nunukan Nekat Curi Motor

Massa Bawa Peti Mati Tuntut Moratorium TKI ke Malaysia

TKI dari Malaysia Bawa "Rice Cooker" Berisi Bawang dan Narkoba

Kerap Bermasalah, Pemkab Semarang Akan Ambil Alih Pelatihan TKI

Diduga Angkut TKI Ilegal, Perahu Pancung Tak Bertuan Diamankan di Nongsa Batam

Terkini Lainnya

Kontingen India Bantah Atletnya Terlibat Doping

Kontingen India Bantah Atletnya Terlibat Doping

Olahraga 02/04/2018, 22:37 WIB Hujan Deras, Ratusan Rumah di Baubau Terendam Banjir

Hujan Deras, Ratusan Rumah di Baubau Terendam Banjir

Regional 02/04/2018, 22:35 WIB Pengelola Sebut Penghuni Malas Bayar Sewa Rusun Marunda karena Isu Pemutihan

Pengelola Sebut Penghuni Malas Bayar Sewa Rusun Marunda karena Isu Pemutihan

Megapolitan 02/04/2018, 22:29 WIB Survei Pilkada Kota Bandung, Oded-Yana 45 Persen, Nurul-Rully 19 Persen

Survei Pilkada Kota Bandung, Oded-Yana 45 Persen, Nurul-Rully 19 Persen

Regional 02/04/2018, 22:25 WIB Parker Sesalkan Wasit Tak Bisa Bahasa Inggris

Parker Sesalkan Wasit Tak Bisa Bahasa Inggris

Olahraga 02/04/2018, 22:18 WIB < img src="https://asset.kompas.com/crop/156x0:1000x563/177x117/data/photo/2018/02/13/18440498512.jpg" alt="Pembebasan 6 Awak Kapal di Libya Lewat Tim Gabungan"/>

Pembebasan 6 Awak Kapal di Libya Lewat Tim Gabungan

Nasional 02/04/2018, 22:17 WIB Polisi Akan Tingkatkan Razia Diskotik

Polisi Akan Tingkatkan Razia Diskotik

Megapolitan 02/04/2018, 22:17 WIB Ini Hasil Pertemuan Pemerintah dan Pedagang Pulsa soal Pembatasan Jumlah Kartu Operator

Ini Hasil Pertemuan Pemerintah dan Pedagang Pulsa soal Pembatasan Jumlah Kartu Operator

Megapolitan 02/04/2018, 22:12 WIB Mahasiswa Unnes Meninggal setelah Motornya Tabrak Tiang Listrik

Mahasiswa Unnes Meninggal setelah Motornya Tabrak Tiang Listrik

Regional 02/04/2018, 22:09 WIB Polri Akan Kerjasama dengan Interpol Terkait Penipuan Berkedok 'Missed Call'

Polri Akan Kerjasama dengan Interpol Terkait Penipuan Berkedok "Missed Call"

Nasional 02/04/2018, 22:05 WIB Jadi Anggota Tim Pemenangan Prabowo, Sandiaga Pastikan Tak Ganggu Tugas Wagub

Jadi Anggota Tim Pemenangan Prabowo, Sandiaga Pastikan Tak Ganggu Tugas Wagub

Megapolitan 02/04/2018, 21:55 WIB Orang Kepercayaan Wali Kota Tegal Non-aktif Dituntut 9 Tahun Penjara

Orang Kepercayaan Wali Kota Tegal Non-aktif Dituntut 9 Tahun Penjara

Regional 02/04/2018, 21:54 WIB Rusia: Trump Sempat Undang Putin ke Gedung Putih

Rusia: Trump Sempat Undang Putin ke Gedung Putih

Internasional 02/04/2018, 21:51 WIB Pemerintah Sasar 24 Kota/Kabupaten untuk Penambahan BPNT

Pemerintah Sasar 24 Kota/Kabupaten untuk Penambahan BPNT

Nasional 02/04/2018, 21:50 WIB Dikeluhkan Sistem Dua Peron di Stasiun Duri untuk Rute Duri-Tangerang

Dikeluhkan Sistem Dua Peron di Stasiun Duri untuk Rute Duri-Tangerang

Megapolitan 02/04/2018, 21:49 WIB Load MoreSumber: Google News | Berita 24 NTT

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »