www.AlvinAdam.com

Berita 24 Nusa Tenggara Timur

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Dukung swasembada garam, Menteri ATR serahkan 225 hektare ...

Posted by On 01.01

Dukung swasembada garam, Menteri ATR serahkan 225 hektare ...

Merdeka > Uang > MAKASSAR Dukung swasembada garam, Menteri ATR serahkan 225 hektare lahan ke PT Garam Selasa, 14 November 2017 14:37 Reporter : Anggun P. Situmorang Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil. Anggun ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyerahkan 225 hektare tanah berse rtifikat milik pemerintah kepada PT Garam (Persero) yang berlokasi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tanah tersebut rencananya akan dikelola menjadi lahan industri garam.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil mengatakan, penyediaan tahan untuk industri garam menjadi prioritas untuk mendukung percepatan swasembada garam nasional. Lahan yang diberikan, merupakan lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang.

"Lahan tersebut sudah melalui kajian teknis dan yuridis yang menyatakan bahwa lahan tersebut sangat cocok dimanfaatkan untuk kawasan ladang garam di wilayah timur Indonesia," ujar Sofyan di Kantornya, Jakarta, Selasa (14/11).

Direktur Utama PT Garam (Persero), Budi Sasongko mengatakan, pihaknya saat ini telah memiliki lahan sebanyak 525 hektare siap kelola, tanah tersebut berasal dari pemerintah sebesar 225 hektare dan 300 hektare lahan yang telah ada sebelumnya. Ke depan, tanah ini diharapkan mampu meneka n laju impor garam.

"300 hektare ditambah 225 hektare, identik dengan 525 hektare. 525 hektare ini lah paling tidak kita bisa memberikan produksi output untuk empat tahun ke depan. Minimal 50.000 ton dalam upaya untuk menekan laju importasi untuk garam," ujar Budi.

Budi mengatakan masih ada sekitar 5.000 hektare lahan diberbagai daerah di Indonesia berpotensi dimanfaatkan menjadi lahan industri garam. Sebagian besar lahan tersebut berada di kawasan Indonesia bagian timur.

"Dari kementerian ATR itu, ada di NTT, NTB dan Makassar. Kalau pantura sudah disampaikan Pak Menteri tadi, akan sulit mengembangkan lagi, apalagi Madura sudah maksimal pengembangannya kecuali untuk revitalisasi," jelasnya.

"Jadi kalau didata lagi, lebih dari 5.000 hektare yang bisa diberikan kepada kami sebagai pengelola on farm yang termasuk di Nagekeo (NTT), di Malaka ada sebagian, mudah mudahan ke depan diberikan kepada kami lagi," tambahnya.

Budi menambahkan tidak menutup kemungkinan pihaknya akan menggandeng investor asing dalam pengelolaan lahan lahan tersebut. Hal itu akan disesuaikan dengan kebutuhan teknologi yang diperlukan oleh perusahaan.

"Kalau investor kita tidak menutup kemungkinan, siapapun yang mau masuk kerjasama. Tapi kalau bisa dalam negeri diutamakan. Memang banyak yang mau kerjasama dengan PT Garam dari asing, ada Korea, Taiwan, pernah juga Jepang menawarkan dengan teknologi baru. Nanti kita lihat lah ke depan," tandasnya. [idr]

Baca Juga:
PT Garam bangun dua pabrik di Gresik dan Sumenep dengan total biaya Rp 77 miliarMenko Luhut: Arahan Presiden Jokowi, RI bisa swasembada garam di 2020Cara Menko Luhut agar Indonesia tak impor garam lagi di 2020Petani garam keluhkan harga garam anjlok drastisMenko Luhut: Kelangkaan garam terjadi karena aturan selama ini tidak jelas
Topik berita Terkait:
  1. Swasembada Garam
  2. Garam Impor
  3. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang
  4. Menteri Agraria Dan Tata Ruang
  5. Jakarta
  • < /li>
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Rekomendasi

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.


Sumber: Google News | Berita 24 NTT

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »