Kritik Bupati Via Facebook, Aktivis Walhi NTT Divonis 4 Bulan Penjara

Kritik Bupati Via Facebook, Aktivis Walhi NTT Divonis 4 Bulan Penjara Shutterstock Ilustrasi vonis hakim. ...

Kritik Bupati Via Facebook, Aktivis Walhi NTT Divonis 4 Bulan Penjara

Ilustrasi vonis hakim.Shutterstock Ilustrasi vonis hakim.

KUPANG, KOMPAS.com - Aktivis Wahana Lingkungan Hidup ( Walhi) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Deddy Febrianto Holo divonis empat bulan penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Deddy divonis pada Jumat (17/11/2017) karena dianggap menghina dan mencemarkan nama baik Bupati Sumba Timur Gideon Mbiliyora melalui media sosial Facebook.

"Menyatakan terdakwa Deddy Febrianto Holo alias Deddy tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ti ndak pidana: dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dari penuntut umum," demikian amar putusan majelis hakim yang dikutip dari lawan web PN Waingapu.

Majelis hakim diketuai oleh Richard Edwin Basoeki dengan anggota Putu Wahyudi dan AA Ayu Dharma Yanthi.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000.( seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan," demikian putusan majelis hakim.

Baca juga : Kritik Pemda di Facebook, Aktivis Walhi Dilaporkan ke Polisi

Tuding kriminalisasi

Menanggapi vonis tersebut, Direktur Eksekutif Walhi NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi mengatakan, pihaknya me ngecam tindakan kriminalisasi terhadap Deddy.

"Kami mengecam bentuk kriminalisasi yang dilakukan Bupati Sumba Timur terhadap aktivis sahabat alam Wahli NTT Deddy Febrianto Holo yang dianggap melakukan pencemaran nama baik,"ucap Umbu kepada Kompas.com, Minggu (19/11/2017).

Persoalan ini, lanjut Umbu, bermula pada 7 Februari 2017 lalu, Dedy mendapat surat panggilan untuk dimintai keterangan terkait dugaan pencemaran nama baik lewat media sosial Facebook yang katanya dilaporkan oknum pegawai negeri sipil setempat.

"Pada akun Facebooknya, Deddy menulis "Di mana keberpihakan GBY-ULP (singkatan nama bupati dan wakil bupati) soal PT Ade Agro yang sampai saat ini HGU belum dicabut? Apa masih senang mendapatkan kawadak?"

Umbu menyebut, dasar pertimbangan majelis hakim, berdasarkan pada makna kata kawadak yang menurutnya bermakna ganda, namun diartikan sebagai uang berdasarkan penjelasan ahli budaya Frans Wora Heb i dan mengesampingkan bukti yang diajukan terdakwa berupa satu buah Kamus Bahasa Sumba Kambera yang ditulis OE H Kapita.

Tindakan itu kata Umbu, merupakan upaya kriminalisasi yang dilakukan kepala daerah terhadap aktivis yang selama ini kritis dengan kebijakan pembangunan di daerah setempat.

"Seolah-olah memberikan kesan bahwa kalau Anda melawan saya maka penjara tempat Anda," ucapnya.

Umbu menilai, upaya kriminalisasi itu merupakan bagian dari rancangan untuk mengalihkan perhatian publik terutama pemerhati lingkungan dan pangan terhadap kebijakan pemerintah daerah memberikan izin perkebunan tebu PT Muria Sumba Manis.

"Perusahaan itu sudah beroperasi tanpa mengantongi berbagai izin lingkungan dan telah melakukan perambahan hutan primer di daerah Sumba Timur,"ujarnya.

"Sikap kritis yang disampaikan Deddy ini yakni untuk membantu negara dalam mencegah pengabaian hak asasi warga terkait kelestarian ekologis dan berdaulat atas wilayah kelolanya," sambungnya.

Di dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 66 menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Karena itu kata Umbu, Walhi NTT mengecam bentuk kriminalisasi seperti ini dan ia menilai gaya kepemimpinan kepala daerah yang antikritik seperti ini tidak pantas untuk ditiru daerah-daerah lainnya di Indonesia khususnya di NTT.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Sumba Timur Gidion Mbiliyora mengatakan, bahwa Deddy dilaporkan ke polisi karena dianggap telah melakukan pencemaran dan fitnah terhadap dirinya.

Baca juga : Laporkan Aktivis Walhi ke Polisi, Ini Alasan Bupati Sumba Timur

Ia mengatakan bahwa dalam komentar Deddy di media sosial Facebook, disebutkan bahwa dia tidak mencabut hak guna usaha (HGU) PT AA karena ia masih senan g mendapat uang.

"Katanya kita tidak cabut HGU-nya PT AA karena masih senang dapat uang. Padahal kita tidak punya kewenangan untuk cabut HGU itu sehingga ada pegawai negeri sipil (PNS) di Sumba Timur yang lapor polisi," kata Gidion tanpa menyebut nama PNS itu.

Gidion menyatakan bahwa ia tidak alergi terhadap kritik. Namun, bila kritik itu mengandung fitnah atau pencemaran nama baik seseorang, ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung.

Selain itu, kata Gidion, alasan lainnya yang membuat PNS melapor ke polisi karena dirinya dituding mendapatkan tanah di Desa Napu, Kecamatan Haharu, Sumba Timur.

"Itu yang sangat disesalkan karena saya tidak pernah ajukan permohonan tanah ke kepala desa atau ke (Badan) Pertanahan," kata Gidion kepada Kompas.com, Kamis (9/2/2017).

Terhadap persoalan itu, Gidion berharap agar siapa pun yang berkomentar atau mencermati sesuatu di media sosial harus dilengkapi dengan data akurat sehingga dap at menghindari kemungkinan memberikan info yang tidak benar kepada masyarakat.

Berita Terkait

Laporkan Aktivis Walhi ke Polisi, Ini Alasan Bupati Sumba Timur

Kritik Pemda di Facebook, Aktivis Walhi Dilaporkan ke Polisi

Terkini Lainnya Gubernur Nonaktif Sulawesi Tenggara Hadapi Sidang Dakwaan

Gubernur Nonaktif Sulawesi Tenggara Hadapi Sidang Dakwaan

Nasional 20/11/2017, 11:10 WIB KPK Diminta Antisipasi Perlawanan Balik Novanto Pasca-Ditahan

KPK Diminta Antisipasi Perlawanan Balik Novanto Pasca-Ditahan

Nasional 20/11/2017, 11:08 WIB Hakim Akan Putuskan Kasus Etihad Airways Tolak Penumpang Berkursi Roda

Hakim Akan Putuskan Kasus Etihad Airways Tolak Penumpang Berkursi Roda

Megapolitan 20/11/2017, 11:07 WIB

Ini Tiga Skenario Mugabe Bisa Lengser dari Kursi Presiden

Internasional 20/11/2017, 11:07 WIB Hadiri Sidang, Para Nasabah Koperasi Pandawa Berharap Uangnya Kembali

Hadiri Sidang, Para Nasabah Koperasi Pandawa Berharap Uangnya Kembali

Megapolitan 20/11/2017, 11:04 WIB Sandiaga: Delman Dibagusin, Terus Ada Musik-musik Sedikit...

Sandiaga: Delman Dibagusin, Terus Ada Musik-musik Sedikit...

Megapolitan 20/11/2017, 10:55 WIB Istri Novanto Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK

Istri Novanto Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK

Nasional 20/11/2017, 10:49 WIB Novanto Ditahan, Ini Dua Skenario Pergantian Ketua DPR Versi Golkar

Novanto Ditahan, Ini Dua Skenario Pergantian Ketua DPR Versi Golkar

Nasional 20/11/2017, 10:43 WIB Anggaran Kolam Air Mancur DPRD DKI Masuk Lagi, Nilainya Rp 620 Juta

Anggaran Kolam Air Mancur DPRD DKI Masuk Lagi, Nilainya Rp 620 Juta

Megapolitan 20/11/2017, 10:38 WIB Selasa, Golkar Gelar Pleno Bahas Nasib Novanto

Selasa, Golkar Gelar Pleno Bahas Nasib Novanto

Nasional 20/11/2017, 10:14 WIB China Usulkan Solusi Tiga Tahap Akhiri Krisis Rohingya

China Usulkan Solusi Tiga Tahap Akhiri Krisis Rohingya

Internasional 20/11/2017, 10:04 WIB Temui Sandiaga, PKL Kota Tua Minta Kelonggaran Waktu Jualan di Trotoar

Temui Sandiaga, PKL Kota Tua Minta Kelonggaran Waktu Jualan di Trotoar

Megapolitan 20/11/2017, 10:01 WIB Aceng Fikri Berharap Disandingkan dengan Dedi M   ulyadi

Aceng Fikri Berharap Disandingkan dengan Dedi Mulyadi

Regional 20/11/2017, 09:54 WIB Sebelum ke Balai Kota, Anies Temui Mereka untuk Persiapan Hadapi Banjir

Sebelum ke Balai Kota, Anies Temui Mereka untuk Persiapan Hadapi Banjir

Megapolitan 20/11/2017, 09:52 WIB Anies: Saya Tegur Tidak untuk Mempermalukan, untuk Perbaikan...

Anies: Saya Tegur Tidak untuk Mempermalukan, untuk Perbaikan...

Megapolitan 20/11/2017, 09:51 WIB Load MoreSumber: Google News | Berita 24 NTT

COMMENTS

Tulis Artikel
Nama

Bisnis,1,Edukasi,2,Lokal,6,Nasional,1,
ltr
item
Berita 24 Nusa Tenggara Timur: Kritik Bupati Via Facebook, Aktivis Walhi NTT Divonis 4 Bulan Penjara
Kritik Bupati Via Facebook, Aktivis Walhi NTT Divonis 4 Bulan Penjara
http://assets.kompas.com/crop/0x0:780x390/780x390/data/photo/2014/02/03/1531000Ilustrasi-Vonis-Hakim780x390.jpg
Berita 24 Nusa Tenggara Timur
http://www.ntt.berita24.com/2017/11/kritik-bupati-via-facebook-aktivis.html
http://www.ntt.berita24.com/
http://www.ntt.berita24.com/
http://www.ntt.berita24.com/2017/11/kritik-bupati-via-facebook-aktivis.html
true
4832393608846130504
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy