Kompak NTT: KPK Segera Tangkap Elias Djo

Kompak NTT: KPK Segera Tangkap Elias Djo Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Gedung DPRD Nagekeo Kompak NTT: KPK Segera Tangkap Elias Djo ...

Kompak NTT: KPK Segera Tangkap Elias Djo

Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Gedung DPRD Nagekeo

Kompak NTT: KPK Segera Tangkap Elias Djo

Ketua Forum Pemuda Lape, Yonas Neja (kedua dari kiri) bersama tokoh masyarakat Adat Lape, Nagekeo, NTT berfoto bersama di depan Gedung KPK setelah bertemu penyidik KPK, Senin (30/10). (istimewa)

Oleh: Siprianus Edi Hardum / EHD | Selasa, 14 November 2017 | 09:31 WIB

Jakarta - Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan Bupati Nagekeo, Elias Djo dan kroni-kroninya sebagai tersangka serta menahan mereka. Desakan itu terkait dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah seluas 1,5 hektare untuk pembangunan gedung DPRD Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) di K ampung Pomamela, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Nagekeo.

“Kalau perkara perdatanya menyatakan Elias Djo dan kroni-kroninya bersalah, itu sebagai bukti mereka telah melakukan tindak pidana korupsi. KPK segera mentersangkakan mereka,” kata Koordinator Kompak NTT, Gabriel Goa, kepada SP, Selasa (14/11) pagi.

Gabriel mengatakan, kalau KPK lamban mengusut tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut, maka ia dan anggota Kompak NTT akan berunjuk rasa di depan kantor KPK. “Kita akan kerahkan massa kalau tidak segera memeriksa Elias Djo dan kroni-kroninya,” kata dia.

Gabriel mengatakan, semua pejabat dan anggota DPRD Nagekeo saat ini patut diduga “dikunci” Elias Djo agar tidak berbicara ke pers mengenai tindakan penyerobotan lahan masyarakat serta membangun gedung di atasnya sehingga merugikan negara sekitar Rp 2 miliar. “Saya heran anggota DPRD Nagekeo tidak mau berbicara ke publik. Apa takut dengan Elias Djo ?” kata dia.

Gabriel juga m eminta semua Partai Politik (Parpol) agar tidak merekomendasikan Elias Djo untuk maju sebagai calon Bupati Nagekeo periode 2018 â€" 2023. “Kalau Parpol benar-benar ingin bangsa ini bebas dari korupsi jangan merekomendasikan orang yang sudah terang-terangan melakukan tindak pidana korupsi,” kata Gabriel.

Gabriel mengaku, ia menyerukan seperti itu kepada semua Parpol bukan karena mendukung lawan politik Elias Djo, tetapi ingin agar Nagekeo khususnya, NTT umumnya serta Indonesia seluruhnya bebas dari para pemimpin korup. “Saya tidak mendukung siapa-siapa dalam politik di Nagekeo, tetapi saya ingin Nagekeo bersih dari koruptor,” kata Gabriel seraya menambahkan Nagekeo tanpa Elias Djo pasti maju dan bersih.

Sebelumnya Ketua Forum Pemuda Lape, Yonas Neja dan sejumlah tokoh Adat Masyarakat Lape, mendatangi gedung KPK di Jakarta. Mereka meminta KPKuntuk segera mengusut kasus tersebut. “Elias Djo sudah terbukti melakukan kejahatan dalam kasus penyerobotan tanah adat d an mengeluarkan uang negeri untuk membayar tanah hasil penyebotan,” tegas Yonas.

Direktur Eksekutif Reformasi Hukum, Bony Gunung, mengatakan, Elias Djo sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, karena masih menganggurnya Gedung DPRD Kabupaten Nagekeo karena dibangun di atas lahan yang salah. “Elias Djo sudah melanggar ketentuan hukum yakni Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana salah satu poinnya berbunyi, sebuah perjanjian dikatakan benar secara hukum kalau menyangkut sesuatu yang halal atau tidak melanggar hukum. Nah, Elias Djo membayar lahan hasil penyebotan dengan menggunakan uang negara jelas salah,” tegas Bony.

Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT 2012, pembangun gedung DPRD Nagekeo itu menghabiskan anggaran sebesar Rp 10,3 miliar. Itu belum termasuk dana pembayaran lahan seluas 1,5 hektare hasil penyebotan itu.
Sebagaimana diketahui Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi konsinyasi (ganti rugi) Elias Djo u ntuk lahan gedung DPRD Nagekeo.

Oleh karena itu, sudah saatnya Pengadilan Negeri (PN) Bajawa, Ngada, NTT untuk segera mengeksekusi putusan perkara Perdata No 2/Pdt.G/2009/PN.BJW yang sudah inkrach tentang sengketa lahan gedung DPRD Nagekeo.

Perkara sengketa lahan Gedung DPR Nagekeo memang sungguh panjang dan berliku. Pada awal 2008, Efraim Fao tiba-tiba menguasai (menyerobot) lahan seluas 1,5 ha milik Remi Konradus itu. Lahan tersebut dimiliki Remi Konradus atas pemberian Tetua Adat Kelurahan Lape. Lahan seluas itu dijual Efraim Fao kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo yang saat itu sampai sekarang bupatinya adalah Elias Djo.

Remi Konradus bersama kuasa hukumnya serta masyarakat Adat Lape mendatangi Elias Djo sebagai bupati di kantornya yang memberitahukan bahwa lahan yang dijual Efraim Fao dengan surat perjanjian jual beli tertanggal 28 April 2008, itu adalah miliknya (Remi Konradus). Namun, sang bupati tidak gubris, malah lahan itu selanjutnya diserahkan ke pih ak DPRD Nagekeo, dan pihak DPRD Nagekeo membangun Gedung DPRD yang sampai sekarang gedung itu tidak bisa digunakan.

Karena itulah, pada pada 2009 Remi Konradus mengajukan gugatan ke PN Bajawa dan majelis hakim PN Bajawa, menerima gugatan penggugat. Pihak tergugat mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut namun gagal sampai tingkat kasasi (MA) bahkan upaya hukum peninjauan kembali (PK) pun kandas. Dengan demikian secara hukum lahan tersebut adalah milik Remi Konradus yang didapat dari pemberian masyarakat Adat Lape.



Sumber: Suara Pembaruan ARTIKEL TERKAIT
  • Kasus Suap Transmart, KPK Periksa Kepala BKD Cilegon
  • KPK Perpanjang Masa Penahanan Wali Kota Batu
  • Mangkir Panggilan KPK, Setnov Minta KPK Kantongi Surat Izin Presiden
  • KPK Minta Setnov Beri Contoh Warga Taat Hukum
  • KPK Dalami Keterlibatan Sekjen Kemdes
  • Dua Pimpinan KPK Dijerat Hukum, Ini Komentar Wapres
  • 1 Kelompok Bersenjata Beraksi di Papua 2 Penembakan Dokter 3 News of The Week 4 Hari Pahlawan 5 Pimpinan KPK Dipolisikan
    • Hujan dan Banjir Landa Jakarta, Anies Masih Kumpulkan Solusi
    • Romo Magnis Kecam Aksi WO di Acara Kolese Kanisius
    • Jakarta Banjir Lagi, Anies M onitor
    • Anies Tak Tahu Alumni Kanisius WO
    • Dugaan Halangi Penyidikan e-KTP Pengacara Novanto Dilaporkan
    • Wakapolri: Jangan Adu Domba Kami dengan KPK
    • Kwik Kian Gie Siap Bantu Anies-Sandi Susun RPJMD
    • Mangkir Panggilan KPK, Setnov Minta KPK Ka ntongi Surat Izin Presiden
    • Anies Ingin Ubah Aturan di Kawasan Monas hingga Larangan Sepeda Motor
    • Hendak Menyeberang ke Filipina, Abu Musad Ditangkap
Sumber: Google News | Berita 24 NTT

COMMENTS

Tulis Artikel
Nama

Bisnis,1,Edukasi,2,Lokal,6,Nasional,1,
ltr
item
Berita 24 Nusa Tenggara Timur: Kompak NTT: KPK Segera Tangkap Elias Djo
Kompak NTT: KPK Segera Tangkap Elias Djo
http://img.beritasatu.com/cache/beritasatu/910x580-2/1510112694.jpg
Berita 24 Nusa Tenggara Timur
http://www.ntt.berita24.com/2017/11/kompak-ntt-kpk-segera-tangkap-elias-djo.html
http://www.ntt.berita24.com/
http://www.ntt.berita24.com/
http://www.ntt.berita24.com/2017/11/kompak-ntt-kpk-segera-tangkap-elias-djo.html
true
4832393608846130504
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy