www.AlvinAdam.com


Berita 24 Nusa Tenggara Timur

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Keseimbangan Politik Tidak Terjadi dalam Politik Indonesia Sampai Orde Baru

Posted by On 23.56

Keseimbangan Politik Tidak Terjadi dalam Politik Indonesia Sampai Orde Baru

Keseimbangan Politik Tidak Terjadi dalam Politik Indonesia Sampai Orde Baru

Ini pendapat ahli ilmu politik terkait dengan politik yang terjadi di Indonesia hingga saat ini

Keseimbangan Politik Tidak Terjadi dalam Politik Indonesia Sampai Orde BaruPos Kupang/Gordi DonofanMahasiswa Fisip Undana saat mengikuti kuliah umum

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS KUPANG.COM, KUPANG - Sistem politik di Indonesia antara keseimbangan dan saling ketergantungan tidak terjadi dalam politik Indonesia sampai masa Orde Baru.

Pemegang otoritas terlalu dominan (otonom) terhadap unsur lain seperti keputusan politik (pemerintah, pejabat negara) t idak merespon terhadap tuntutan dari masyarakat melainkan lebih atas kemauan sendiri.

"Saat ini lebih pada mengendalikan masyarakat, bukan sebaliknya, mengapa hal itu terjadi, karena ada pertentangan antara kepentingan negara dan masyarakat," ungkap Profesor Dr. Sri Zul Chairiyah, MA.

Ia menegaskan itu saat memberikan kuliah umum bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undana Kupang, Kamis (9/11/2017).

Profesor Sri Zul, mengatakan, negara Indonesia modern digambarkan sebagai entitas yang melayani diri sendiri, mengejar kepentingan yang dipahami sendiri atas biaya kepentingan lain yang bertentangan dalam masyarakat.

"Negara memboroskan sumber daya dan kekayaan bangsa. Negara orde baru hampir sepenuhnya terlepas dari dan tidak responsif terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat," ujar Profesor Sri.

Ia mengatakan, kekuasaan negara berada ditangan militer dan pada dasarnya tidak berubah sejak masa kolonial. Ruang untuk partisipasi politik dan pertimbangan tentang isu perwakilan kepentingan sedikit.

"Kepentingan masyarakat ditekan dan negara tidak responsif terhadap kepentingan-kepentingan atau tekanan-tekanan dari dalam dan luar," ungkapnya.

Ia mengungkapkan, elite birokrat leluasa menentukan kebijakan tanpa terkendala oleh kepentingan-kepentingan masyarakat.

"Seharusnya, kebijakan politik harus pro rakyat bukan elit atau kelompok tertentu," ungkapnya.

Sementara ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP Undana Kupang, Johanis Aleks Ninu, mengatakan, kuliah umum tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi mahasiswa dalam sistem politik yang terjadi di Indonesia saat ini.

"Sistem politik Indonesia sampai hari tidak konsisten dan masih amburadul. Sehingga mahasiswa harus diberi pemahaman yang baik guna mengetahui sistem politik yang benar itu harus pro kepentingan rakyat," ungkap Aleks Ninu.

Aleks Ninu mengatakan, harapan ke depannya agar semua elemen baik masyarakat maupun mahasiswa dapat memahami sistem politik di Indonesia yang benar.

"Sistem politik kita bermasalah tapi banyak orang tidak bahas ini. Yang harus dibahas ini adalah para akademisi dan mahasiswa didunia kampus. Politik kita tidak konsisten dari orde lama, orde baru, reformasi. Seharusnya kepala daerah tidak boleh menjabat sebagai ketua partai. Kalau dia rangkap yang kontrol dia siapa? Ini tidak bisa. Amburadulnya sistem politik kita disini," papar Aleks Ninu. (*)

Penulis: Gordi Donofan Editor: marsel_ali Sumber: Pos Kupang Ikuti kami di Ditemani 16 Gadis Sekaligus, Beginilah Suguhan Wisata 4 Hari di Pulau Seks Sumber: Tribun Kupang

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »